Pendahuluan
Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota dari organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selalu mendukung kebijakan dari organisasi tersebut apabila tidak bertentangan dengan kebijakan nasional maupun internasionalnya. Indonesia yang telah meratifikaskasi IHR (International Health Regulation) tahun 2005 mau tidak mau harus mengikuti dan menjalankan aturan tersebut. WHO telah menyatakan bahwa IHR 2005 mulai diimplementasikan pada 15 Juni 2007 tetapi kepada seluruh negara masih diberikan waktu selama 5 tahun hal ini sesuai dengan IHR, Bab II, Pasal 5, ayat 1 dinyatakan bahwa suatu Negara harus mengembangkan, memperkuat, dan memelihara kemampuan untuk mendeteksi, menilai, dan melaporkan kejadian sebagaimana ditetapkan dalamLampiran 1 IHR (Kapasitas Inti Bidang Surveilans Dan Respons Yang Harus Dipenuhi), sedini mungkin dan paling lambat lima tahun sejak diberlakukannya IHR.
Disamping itu Indonesia juga merupakan negara yang selalu komit terhadap komitmen global seperti eradikasi polio, eliminasi TN, reduksi maupun eliminasi campak, eliminasi malaria, pengendalian HIV/AIDS maupun TB Paru. Untuk eradikasi polio, Indonesia mengalami KLB Polio tahun 2005 dengan jumlah sebanyak 349 kasus (termasuk 46 kasus VDVP tipe 1) dan dapat ditanganidengan baik untukmemutus mata rantai penularan melalui PIN sehingga sampai saat ini tidak ditemukan kembali virus polio. Untuk menjaring kasus polio maka surveilans AFP yang optimal juga sangat berperan penting.
Dalam era globalisasi ini mobilisasi manusia maupun barang sudah sangat tinggi dan sangat cepat. Tetapi kondisi ini juga dapat dilihat sebagai sebuah ancaman misalnya transmisi penyakit menular dari suatu negara kenegara lain. Salah satu contoh adalah KLB Polio di Indonesia tahun 2005 terjadi karena ada import virus polio dari negara lain. Selain itu saat ini dunia telah mengalami perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global yang semakin cepat. Kondisi ini juga akan mempengaruhi pola dan jenis penyaki tpotensial wabah secara langsung maupun tidak langsung misalnya seperti malaria, DBD, maupun penyakit new emerging seperti flu burung.
Indonesia yang letaknya strategis secara geografis masih memiliki beberapa penyakit potensial KLB seperti malaria, DBD, diare, kolera, difteri, antrax, rabies, campak, pertusis, maupun ancaman flu burung pada manusia. Penyakit-penyakit tersebut apabilatidak dipantau dan dikendalikan maka akan mengancam kesehatan masyarakat Indonesia dan menyebabkan KLB yang lebih besar atau bahkan dapat menyebar kenegara tetangga lainnya.
Selama ini sebagian besar kabupaten di Indonesia telah melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini KLB, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan seperti diantaranya KLB sering terlambat diketahui. Salah satu sebab KLB terlambat diketahui oleh jajaran kesehatan khususunya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalahd alam mengolah data PWS Mingguannya menggunakan metode yang belum efisien misalnya penyakit yang dipantau relative sedikit, pelaporan data mingguan dari puskesmas keDinas Kabupaten/Kota menggunakan hardcopy dan mengirimkan melalui jasa posm aupun titip ke petugas yang akan pergi ke Kabupaten/Kota, belumlagi laporant ersebut tidak sampai ke penanggung jawab program karena hilang, tercecer, sering terlambat dan mengolah data tidak menggunakan perangkat lunak terintegrasi.
Laporan mingguan (W2) sudah lama berjalan di Indonesia. Laporan ini digunakan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk melakukan PWS (Pemantauan Wilayah Setempat) khususnya penyakit menular berpotensi KLB. Dengan menjalankan sistem ini secara optimal maka unit surveilans baik di Puskesmas dan Dinkes Kabupaten/ Kota dapat melihat tren penyakit menular periode mingguan sehingga dapat menilai apakah pada minggu tersebut terjadi peningkatan kasus yang mengarah ke KLB atau tidak dan mendorong petugas surveilans untuk segera melakukan respons cepat atau penyelidikan epidemiologi awal.
Sejak pertengahan 2009, Kementrian Kesehatan khususnya Subdit Surveilans dan Respons KLB (Ditjen PP dan PL) telah melakukan optimalisasi PWS KLB melalui EWARS (Early Warning Alert and Response System) untuk puskesmas dengan propinsi pilot Lampung dan Bali. Dalam sistem ini metode pelaporan di tingkat pustu, bidan desa, maupun puskesmas menggunakan SMS dengan maksud agar laporan mingguan dapat dikirim secepat mungkin dan tepat waktu. Sedangkan pengiriman data secara elektronik (e-mail) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Untuk efektifitas dan efisiensi kompilasi data dan analisis tingkat kabupaten, Provinsi dan pusat yaitu dengan menggunakan software khusus yang dapat menghasilkan peringatan dini (sinyal kewaspadaan) menurut tempat, waktu dan jenis penyakitnya. Dari hasil pilot tersebut menunjukan peningkatan kinerja SKD dan Respons di propinsi tersebut dan terukur hasilnya. Sampai 2011 ini jumlah propinsi yang telah menjalankan sistem ini berjumlah 6 propinsi dan 4 Provinsi masih dalam tahap persiapan dan pelatihan. Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi dari 4 propinsi yang dipersiapkan untuk menjalankan sistem ini pada tahun 2011 termasuk Kabupaten Kebumen.
Tujuan Umum
Terlaksananya Sistem EWAR/ Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons secara optimal di Kabupaten Kebumen mulai akhir tahun 2011/ awal tahun 2012.
Tujuan Khusus
1. Terlaksananya Pelatihan Sitem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon Penyakit Potensial KLB bagi petugas Surveilans Puskesmas se-Kabupaten Kebumen
2. Berjalannya sistem EWAR di Kabupaten Kebumen mulai akhir tahun 2011.
Metode
Untuk Pelatihan Sitem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon Penyakit Potensial KLB bagi petugas Surveilans Puskesmas dilakukan melalui pemaparan definisi operasional penyakit yang diamati serta praktek pengiriman laporan melalui SMS.
Tempat dan Waktu
Pelatihan Sitem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon Penyakit Potensial KLB bagi petugas Surveilans Puskesmas Se-Kabupaten Kebumen dilaksanakan di Ruang Puring Hotel Candisari Karanganyar, Jl. Raya Karanganyar Km. 2 Karanganyar Kebumen pada tanggal 15 Desember 2011 .
Sasaran
Pelatihan Sitem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon Penyakit Potensial KLB bagi petugas Surveilans Puskesmas sasarannya adalah Petugas Surveilans Puskesmas se-Kabupaten Kebumen
Biaya dan Sumber Dana.
Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh Dana BLN WHO Tahun 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar