Diseminasi Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tingkat Jawa Tengah

Sanitasi yang memadai merupakan dasar dari pembangunan. Namun, fasilitas sanitasi jauh di bawah kebutuhan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Akibatnya, muncul berbagai jenis penyakit yang salah satu diantaranya adalah penyakit diare. Di dunia, penyakit tersebut telah menimbulkan kematian sekitar 2,2 juta anak pertahun dan menghabiskan banyak dana untuk mengatasinya (UNICEF, 1997). Minimnya sanitasi lingkungan seperti penanganan sampah, air limbah, tinja, saluran pembuangan, dan kesehatan masyarakat, telah menyebabkan terus tingginya kematian bayi dan anak oleh penyakit diare dan berperan penting dalam mengundang munculnya berbagai vektor pembawa penyakit.

Penanganan sanitasi lingkungan oleh pemerintah sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Jumlah fasilitas yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, masyarakat dibanyak wilayah masih mempraktekan perilaku hidup yang tidak sehat, seperti buang air besar di sungai yang airnya kotor, mencuci di sungai yang airnya kotor, dan membuang sampah sembarangan.

Keterkaitan dengan masalah diatas, Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman(PPLP) Jawa Tengah telah mengadakan Diseminasi Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat(SPBM) tanggal 01 Maret 2012 di Hotel Gracia Semarang.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Tengah Ir HM Tamzil MT mengatakan tahun 2014 sudah tidak ada Buang Air Besar sembarangan(BABS).

Tamzil mengatakan hal itu ketika membuka Diseminasi Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) atau Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI).

Dengan adanya program ini (SPBM) bisa membuka lapangan kerja bagi para lulusan S1 untuk menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), tambahnya.  

                                                                                

Diseminasi diikuti Kepala Bappeda, DPU,  Dinkes, dan Satker Pengembangan Infrastruktur Perkotaan (PIP) dari 18 Pemkab/Pemkot di Jawa Tengah dan dua lainnya dari DIY, yaitu Bantul dan Sleman.  

Menurut dia, program yang didanai Asian Development Bank (ADB) itu menjadi pintu masuk pembangunan sanitasi perkotaan secara partisipatif. Sebelumnya, sudah ada program PNPM Perkotaan.

Target MDGs pada Tahun 2015

Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menarapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya berkelanjutan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka mendukung upaya pencapaian target MDGs pada 2015, yaitu menurunkan sebesar separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar  serta sasaran RPJM 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah.

Program tersebut tepat dilaksanakan di kota-kota padat penduduk, seperti Semarang, Solo, Pekalongan, dan Tegal. Dengan partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah, pihaknya optimistis program itu cepat terwujud.

Kasubdit Perencanaan Teknik Direktorat Pengembangan PLP Ditjen Cipta Karya Departemen PU yang juga  sebagai Kepala CPMU USRI Ir. Rina Agustin Indriani, MURP mengatakan, ADB memberikan dana Rp 350 juta per unit sanitasi. Kelompok masyarakat punya dua pilihan untuk merealisasikan pemanfaatan dana itu, yakni membangun IPAL dan jaringan pipa pengumpul untuk melayani 70-100 KK atau membangun MCK komunal beserta jaringannya. 

Sumber: Satker PPLP Jateng